Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan menyerahkan berkas terkait dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Komisi Kejaksaan (Komjak).

Penyidik Kejagung telah menangkap jaksa Pinangki Sirna Malasari, Selasa (11/8) malam. Penangkapan itu dilakukan setelah penetapan sebagai tersangka kasus buronan Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima suap sebesar US$500 atau Rp7 miliar dari narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Imbalan yang akan diterima Pinangki berupa pembelian sebuah perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan energi yang milainya, 10 juta dolar Amerika. 

Nawawi meminta Kejaksaan Agung meninjau ulang rencana mendampingi Jaksa Pinangki Sirna Malasari

Kejagung menetapkan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Djoko Tjandra diduga sebagai pemberi suap ke jaksa Pinangki Sirna Malasari berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-47/F.2/Fd,2/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta menangani kasus DjokoT jandra dan Pinangki Sirna Malasari (PSM).

Sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait kasus Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari sangat disayangkan. Firli Bahuri dinilai tak bernyali alias tidak tegas untuk mengambil penanganan kasus Jaksa Pinangki.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan politikus Partai NasDem Andi Irfan sebagai tersangka kasus dugaan suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

KPK menerima titipan penahanan politikus Partai NasDem Andi Irfan sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejagung.